Demo Kenaikan Harga BBM, Buruh Kepung Gedung DPR Hari Ini

TEMANGGUNG, iNewsTemanggung.id - Demo tolak kenaikan harga BBM semakin banyak digalakan oleh masyarakat, salah satunya kaun buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan demonstrasi dengan mengerahkan ribuan buruh di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/9/2022).

Dalam aksi di DPR RI yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut, Said Iqbal mengatakan pihaknya akan mengusung tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut adalah menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 10%-13%.

Baca Juga:

Buruh di Temanggung Tega Cabuli Anak di Bawah Umur, Aksinya Kepergok Warga di Waktu Sahur

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor Gubernur," ujar Said Iqbal, Senin (5/9/2022).

Tujuan aksi tersebut, kata Said Iqbal, adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Bejat! Seorang Buruh Bangunan Cabuli Siswi SD di Banyumas

"Untuk Jabodetabek akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa dari kelompok Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, kemarin sempat ricuh, Senin (5/9/2022). 

Baca Juga:

Puan Disentil Pendemo Soal Tangisannya Dulu Menolak Kenaikan Harga BBM Masa SBY

Masa mahasiswa berhasil menjebol kawat berduri yang dipasang polisi untuk menyekat aksi menuju Istana Negara.

PMII menyuarakan 4 tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut, yaitu menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

Kemudian mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.