Begini Tanggapan Jokowi Terkait Rencana Kabinet Prabowo Gibran Diisi 40 Menteri

JAKARTA, iNewsTemanggung.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pertanyaan mengenai rencana pembentukan kabinet bakal diisi 40 menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebaiknya diajukan langsung kepada presiden terpilih.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Baca Juga

Momen Iriana Jokowi Bisik-Bisik ke Atikoh Istri Ganjar Pranowo, Banjir Komentar Netizen

Jokowi menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan masukan terkait rencana pembentukan kabinet berisi 40 menteri tersebut.  "Oh gak ada, gak ada (masukan)," kata Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa menurutnya wajar jika Prabowo akan membentuk kabinet dengan 40 menteri. Menurutnya, hal ini sesuai dengan skala dan tantangan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Baca Juga

Iriana Tuai Pujian Warganet Duduk di Pinggir Jalan Menunggu Presiden Jokowi Salat Jum'at

"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman.

Sebagai anggota DPR, dia menyatakan menerima banyak masukan terkait usulan untuk menggabungkan beberapa kementerian. Dia menyoroti bahwa beberapa kementerian memiliki kegiatan yang tidak selaras antar-direktoratnya. Sebagai contoh, dia merujuk pada situasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Melarang Buka Puasa Bersama di Bulan Ramadhan Tahun ini, Berlaku Bagi Pejabat

Menurutnya, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada.

Editor : M Wali