SEMARANG, iNewsTemanggung.id - Sepanjang bulan Januari hingga Mei 2024, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat sebanyak 6.421 kasus demam berdarah dengue (DBD) di jateng. Dari jumlah tersebut, 158 kasus berakhir dengan kematian.
Di antara 35 kabupaten/kota di Jateng, Klaten mencatatkan jumlah kasus terbanyak. Selama tahun 2024, Klaten melaporkan sekitar 512 kasus DBD, dengan 25 di antaranya berujung kematian.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Irma Makiah, mengungkapkan bahwa data tersebut merupakan hasil temuan dari Januari hingga awal Mei 2024. Puncak kasus DBD terjadi pada pekan ke-12, yaitu sekitar bulan April, saat pergantian dari musim hujan ke musim kemarau.
“Penyebab [April kasus tertinggi] karena perubahan iklim [hujan ke kemarau],” kata Kabid P2P melalui Sub Kordinator Penyakit Menular dan Tak Menular, Heri Purnomo, Jumat (24/5/2024).
Selain Klaten, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah juga mencatat jumlah kasus DBD tertinggi lainnya berada di Kabupaten Banyumas dan Grobogan. Sepanjang 2024, Banyumas melaporkan 489 kasus DBD, sementara Grobogan mencatat 466 kasus.
Klaten tidak hanya mencatat jumlah kasus terbanyak, tetapi juga menjadi daerah dengan korban meninggal akibat DBD tertinggi, yaitu 25 orang. "Kematian tertinggi kedua tercatat di Kabupaten Jepara dengan 21 kasus, disusul oleh Kendal dengan 18 kasus," kata Heri.
Melihat data dari lima tahun terakhir, kasus DBD di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 5.678 kasus yang kemudian menurun menjadi 4.468 kasus pada tahun 2021.
Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus melonjak drastis hingga mencapai 12.476 kasus.
Meskipun mengalami peningkatan tajam pada tahun 2022, kasus DBD di Jawa Tengah menurun menjadi 6.308 kasus pada tahun 2023. Namun, pada awal Mei 2024, jumlah kasus telah kembali melonjak menjadi 6.421, melebihi total kasus sepanjang tahun 2023.
Heri menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan lonjakan kasus DBD di Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan iklim, stagnasi dalam Gerakan PSN (pemberantasan sarang nyamuk), fogging yang tidak sesuai indikasi, keterbatasan logistik, kurangnya edukasi kepada masyarakat, dan penanganan atau diagnosis yang terlambat.
“Oleh karena itu, tindak lanjut kami adalah survailens ketat saat ini. Kemudian setiap kasus dilakukan penyelidikan epidemiologi 1×24 jam setelah diagnosis tegak, fogging sesuai indikasi dan evaluasi terus secara menyeluruh,” pungkasnya.
Editor : M Wali
Artikel Terkait
