Kesadaran Pasangan Usia Subur di Temanggung Ikuti Program KB Capai 75,12 Persen

Nasrul
.
Rabu, 28 September 2022 | 11:53 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Sri Endang PraptaningsiH. Foto: HS/iNewsTemanggung.id

TEMANGGUNG, iNewsTemanggung.id - Masyarakat di Kabupaten Temanggung sadar akan pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana (KB), hal ini sebagaimana tercatat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.

Kepala Dinas Sri Endang Praptaningsih, menyebut angka kesadaran pasangan di usia subur yang mengikuti program KB aktif tercatat hingga 75,12 persen. .

"Hal ini terbukti dengan angka peserta KB aktif atau akseptor aktif di Kabupaten Temanggung mencapai 75,12 persen," katanya Selasa (28/9/2022). 

Dalam catatan Dinas, pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Temanggung tercatat 131.030 PUS dan 98.433 PUS di antaranya menjadi akseptor.

Ia menyebutkan dari 75,12 akseptor aktif tersebut, 13.037 orang menggunakan IUD, 6.110 orang MOW, 205 orang MOP, kondom 6.694 orang, implant 25.173 orang, suntik 41.560 orang, pil 5.654 orang.

"Dalam setiap safari KB, alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah implan, sedangkan alat kontrasepsi suntik kebanyakan mandiri," katanya.

Ia menuturkan angka unmet need hingga bulan Agustus 2022 di Temanggung sebanyak 12,46 persen. Unmet need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

"Artinya angka unmet need masih tinggi, karena target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung sembilan persen. Sehingga kami butuh upaya bagaimana unmet need ini mau ber-KB atau unmet need ini turun persentasenya," katanya.

Sekarang, pihaknya baru melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan. Monitoring terkait dengan program Bangga Kencana, yang salah satunya terkait dengan unmet need.

"Upaya yang kami dengan menggerakkan pembantu petugas KB desa (PPKBD) dan sub-PPKBD di tingkat RW. Kami mempunyai 1.600-an PPKBD dan sub-PPKBD," katanya.

Ia menuturkan mereka masing-masing memiliki data berdasarkan nama dan alamat warga.

"Harapannya masing-masing sub-PPKBD ini bisa mengadvokasi satu orang di subnya itu untuk ber-KB yaitu yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak ditunda supaya ikut ber-KB karena PUS masih ada kemungkinan untuk hamil," katanya.

Editor : M Wali
Bagikan Artikel Ini