Pati Optimalkan Dana CSR untuk Beasiswa
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam mendukung dunia pendidikan. Ia mengatakan, pihaknya memaksimalkan dana CSR dari perusahaan untuk mendanai beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik yang diterima di perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan.
“(Beasiswanya) satu bulan Rp 1 juta. Bagi warga miskin ekstrem Rp 1,5 juta, dan jurusan kedokteran Rp 2,5 juta. Tahun ini rencananya (disalurkan) untuk 230 anak,” jelas Sudewo.
Adapun sumber dana CSR tahun ini antara lain berasal dari:
* CSR Bank Jateng: Rp 1,9 miliar per tahun
* Pabrik Gula Trangkil: Rp 1 miliar
* Bank-bank kecil di Pati: Rp 2 miliar
* Pabrik pengolahan ikan: Rp 1 miliar
* Baznas: Rp 4 miliar
Dengan total dana terkumpul Rp 9,9 miliar, beasiswa tahap awal sebesar Rp 1 miliar akan mulai disalurkan pada tahun ajaran 2025-2026. Sisanya, Rp 8 miliar, akan digunakan untuk perluasan program tahun berikutnya.
Selain beasiswa bulanan, Pemkab Pati juga akan memfasilitasi bimbingan belajar dan kursus bagi para penerima. Sudewo menegaskan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan.
Pemprov Salurkan Bantuan Rp 316 Miliar untuk Pati
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan keuangan senilai Rp 316.151.647.330 kepada Pemkab Pati. Dana tersebut digunakan untuk berbagai bidang, antara lain:
* Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
* Penghargaan Pembangunan Daerah
* Program TMMD
* Bantuan keuangan desa untuk infrastruktur pedesaan
* Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
* Bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE)
* Hibah pendidikan keagamaan dan ormas
* Bantuan biogas, internet gratis desa, dan hibah alat pasca panen
* Beasiswa untuk siswa miskin tingkat SMA/SMK/SLB
* Penyaluran staple food hasil kerja sama dengan Sampoerna
* Geomembran dari CSR Bank Indonesia
Dengan langkah-langkah tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi berharap pembangunan sumber daya manusia di Jateng bisa semakin merata dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
Editor : Redaksi
Artikel Terkait
