Jaga Netralitas ASN dalam Pemilu 2024, Bawaslu Temanggung Adakan Sosialisasi

TEMANGGUNG,  iNewsTemanggung.id-Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, (ASN) TNI dan Polri pada Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung gelar sosialisasi Selasa, (21/03/2024). 

Menurut Ketua Bawaslu Temanggung, Erwin Nurachmani mengatakan, untuk menghasilkan Pemilu berkualitas maka dibutuhkan netralitas dari ASN, TNI dan Polri, "Netralitas diperlukan, ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri telah diatur dalam aturan, " kata Erwin. 

Baca Juga

MK Panggil 4 Menteri dan DKPP di Sidang Sengketa Pilpres Jum'at Besok

Selanjutnya menurut Erwin semua pihak harus bersinergi untuk mencapai keberhasilan pesta demokrasi tersebut. 

Tidak hanya ASN, pihak penyelenggara, KPU dan DKPP juga harus dalam jalur yang memihak pada kepentingan Demokrasi serta menjamin hak pilih setiap warga negara. 

Begitupula, bagi pemerintahan pusat maupun daerah juga mempunyai kewajiban menfasilitasi segala kepentingan Pemilu, mulai keamanan sampai anggaran.

Baca Juga

Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2024 di Temanggung Selesai

Inspektorat Kabupaten Temanggung, Eko Suprapto mengatakan, inspektorat turut mengawal untuk kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024.

Dikatakan, inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat berfungsi dalam memberikan assurance dan consulting yang memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Baca Juga

Warga Lereng Gunung Sumbing Adakan Selametan Doakan Ganjar Mahfud

Eko Suprapto mengatakan, dalam inspektorat juga melakukan pencegahan pelanggaran ASN. Upaya ini dengan melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif.

"Selain itu, juga membuat daftar inventarisasi potensi pelanggaran," katanya.

Dikatakan, sedangkan pada ASN yang melakukan pelanggaran dilakukan penindakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Editor : M Wali