Menurutnya Bawaslu masih mengawasi tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan KPU Jepara. Selain itu ia membentuk Saka Adhyasta Pemilu , menetapkan Desa Sidigede sebagai Desa Pengawasan dan penyusunan Indeks kerawanan Pemilu untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024.
Ia melanjutkan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Jepara melakukan Koordinasi beserta himbauan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koordinasi ini dilakukan dengan KPU Jepara, Partai Politik dan Stakeholder terkait. Dari 1 Agustus – 14 Desember 2022 Bawaslu Jepara memberikan 12 saran perbaikan kepada KPU Jepara.
Pada tahapan itu juga Bawaslu Kabupaten Jepara telah melaksanakan pengawasan sebanyak 222 kali yang dituangkan dalam Form A. Membuat 3 video simulasi tata cara penerimaan permohonan, musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan.
“Diharapkan partai politik mengetahui proses penyelesaian sengketa,” ungkap Arifin.
Sementara itu pada divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Bawaslu Jepara. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dan potensi pelanggaran kepada stakeholder dan webinar.
Divisi ini juga memproduksi Film Pendek Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jepara. Berjudul Dunduman mendapatkan apresiasi dari Bawaslu Provinsi sebagai nominasi film terbaik dari 35 kabupaten/kota se- Jawa Tengah.
“Webinar dan Film sebagai langkah pengembangan pengawasan partisipatif,” kata Kunjariyanto.
Editor : M Wali